Jasa Marga merupakan pengembang dan operator jalan tol pertama serta terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 45% untuk panjang jalan tol komersial yang telah beroperasi (±1.286 km). Dengan pengalaman selama lebih dari 46 tahun, Jasa Marga saat ini mengelola 36 konsesi jalan tol dengan total panjang jalan 1.736 km.

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara, 70% saham Jasa Marga dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Sejak 2007, Jasa Marga menjadi perusahaan  publik melalui Penawaran Umum  Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO) dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.

Bisnis utama

• Konstruksi, operasi dan pemeliharaan jalan tol

Bisnis pendukung/bisnis lainnya

• Layanan pengoperasian jalan tol (Menyediakan jasa pengoperasian untuk kelompok usaha Jasa Marga dan investor lain jalan tol)
• Layanan pemeliharaan jalan tol (Menyediakan layanan pemeliharaan untuk kelompok usaha Jasa Marga dan investor lain jalan tol)
• Pengembangan Bisnis Lain (Mengelola rest area dan properti lainnya di koridor jalan tol)

Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan

Pada awal berdirinya, selain sebagai operator jalan tol, Jasa Marga juga berperan sebagai otoritas jalan tol di Indonesia. Hingga tahun 1987, Perseroan adalah satu-satunya penyelenggara jalan tol di Indonesia yang pengembangannya dibiayai Pemerintah dengan dana berasal dari pinjaman luar negeri serta penerbitan obligasi. Jalan tol pertama di Indonesia yang dioperasikan oleh Perseroan adalah jalan tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) yang mulai dioperasikan tahun 1978 dan menjadi tonggak sejarah bagi perkembangan industri jalan tol di Tanah Air.

Hingga akhir tahun 2022, Perseroan telah memiliki 16 (enam belas) Entitas Anak, 5 (lima) Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, 2 (dua) Entitas Anak dari PT JTT serta 7 (tujuh) Ventura Bersama dari PT JTT sebagai pendukung strategis dalam pengembangan usaha dan meningkatkan profitabilitas.

Perseroan menjalankan fungsi sebagai sebuahperusahaan pengembang dan operator jalan tol yang mendapatkan izin penyelenggaraan tol dari Pemerintah sebagai upaya mendukung gerak pertumbuhan ekonomi nasional.